728x90 AdSpace

13 Mei 2019

Menyoal Pemilu Legislatif Dalam Persfektif Kearifan Daerah


suarakuningan.com - Meski secara nasional pengumuman dan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pileg dan pilpres akan dipublikasi Tanggal 22 Mei 2019 oleh KPU, namun secara pribadi saya sungguh bersyukur bahwa penyelenggaraan PEMILU 2019 di Kabupaten Kuningan berlangsung Aman & Terkendali.

Sebagai mantan caleg pada pileg 2019 saya tak merasa ada keraguan sedikitpun  terhadap para penyelenggara pemilu beserta para pihak yang membantu sukcesnya giat dimaksud.

Saya berpandangan positif, bahwa sukces Pemilu 2019 tiada lain merupakan wujud kedewasaan perpolitikan daerah.

Bahwa hasil yang didapat mungkin ada yang tidak puas, itu bagian dari kontestasi yang tidaklah bagus bagi saya untuk melakukan langkah yang tak sejalan dengan peraturan per-undang undangan yang berlaku.

Memang saya mendengar ada oknum caleg yang "keukeuh" lakukan money politik guna memperoleh suara, tapi sifat "mendengar" dan hanya bermodal katanya, sulit bagi siapapun untuk mengadukan kecurangan tersebut.

Saya memahami bahwa  segala urusan terkait pemilu  telah disiapkan payung dan koridor hukumnya secara hierarkis berjenjang, jadi ketidak percayaan itu bagi saya adalah pengingkaran terhadap kepastian hukum itu sendiri.

Sebagai caleg pemula, saya merasakan adanya tekanan suhu udara pusat yang nyata muncul pada pemilu 2019.

Betapa tidak, saya berangkat dari parpol berazas islam, yakni Partai Persatuan Pembangunan. Namun keberadaan PPP yang masuk pada koalisi Jokowi- Kyai Ma'ruf Amin ini sempat hangat diperdebatkan dan tak sedikit yang menilai bahwa PPP telah memperkuat barisan parpol yang telah melakukan penistaan agama.

Ini tentu perkeliruan kesejarahan yang memprihatinkan sekaligus ujian keshobaran bagi PPP.
Bahkan PPP dengan lambang Ka'bah sebagai simbol pemersatu ummat islam dalam bernegara ini, masih ada yang tega  mengharamkan untuk dipilihnya, dan ini yang ingin saya katakan polarisasi antar fatsun politik yang  jauh lebih berbahaya dari sekadar strategi merebut simpati suara dari pemilih tradisional P3.

Selain daripada itu, dampak tak langsung suhu politik pusat lebih dirasakan oleh para kader PPP ketika ketua umum PPP, Rhomahurmuziy ditangkap oleh KPK.

Berdasarkan informasi, penangkapan itu merupakan yang ketiga terhadap ketua umum PPP pasca Reformasi.

Tahun 2009 Ketum PPP Bachtiar Hamzah, tiga bulan sebelum pileg ditangkap KPK. Tahun 2014, Ketum PPP Surya Darma Ali, dua bulan sebelum pileg ditangkap KPK.

Terahir Tahun 2019,  ketum Romahurmuziy, satu bulan sebelum pileg ditangkap KPK.

Tsunami politik secara periodik lima tahunan yang menimpa parpol berazas islam ini sungguh menjadi mushibah berat yang patut terus dievaluasi bagi penentuan calon ketum kedepan yang benar benar miliki integritas, anti korupsi dan jauh dari target KPK.

Saya tidak munafik, bahwa masuknya saya di PPP tiada lain semata ikhtiar diwilayah politik untuk perjuangkan keberpihakan anggaran bagi penguatan pembangunan daerah serta ingin mengawal aspirasi  dan anggaran bagi kepentingan keumatan yang selama ini dirasa belum mendapat porsi normatif di daerah.




Namun tekad itu secara lahir masih membutuhkan waktu dan proses, bukan hanya saya, tetapi bagi sahabat "pituin" Kuningan yang secara politik belum banyak  mendapat kesempatan menjadi wakil rakyat di DPRD Propinsi Jawabarat maupun di DPR RI.

Saya melihat akumulasi perolehan suara caleg dari "pituin" daerah Kuningan  untuk DPR RI dan DPRD Propinsi sepertinya hanya dapat mengantarkan masing masing satu orang.

Ini artinya  masih dibutuhkan komitmen daerah untuk membangun konsensus dari rasionalitas pemilih, agar kearifan daerah tetap terpelihara sebagaimana Kabupaten/ Kota lain yang cukup semangat mengantarkan wakil terbaiknya menuju Gedung Sate maupun ke Senayan.

Kita bersyukur pula, bahwa hampir semua daerah menjadikan penguatan ruh agama sebagai visi - misinya tak terkecuali Kabupaten Kuningan.

Namun politik polarisasi yang saat ini muncul diarea publik dapat menjadi preseden buruk bagi penguatan keumatan jika sesama parpol berbasis agama menstigma bahwa kamilah yang lebih miliki legitimasi ulama dan seterusnya.

Akhirnya kepersoalan anggaran keumatan daerah nyaris tak dapat terkawal secara utuh menuju penguatan daerah agamis itu sendiri.

Tentu sebagai warga daerah kita patut terus berkontribusi bagi sebesar besarnya kemaslahatan ummat.
Kita terus tingkatkan semangat membangun daerah, yang antara lain dengan memberikan support  bagi wakil rakyat  terpilih di DPRD Kuningan, terus bersinergi dengan pemerintah daerah demi terwujudnya Kuningan yang Makmur- Agamis- Dan Pinunjul Berbasis Desa.

Insyalloh dengan komitmen kuat atas nama kearifan daerah, problematika pusat dapat terfilter dengan cara seksama...karena kondusifitas daerah merupakan sumbangsih terbesar  bagi terciptanya stabilitas negara yang kita dambakan bersama.

Semoga !
H..Yusron Kholid
Mantan Caleg PPP
Dapil Jabar XIII
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan Berkomentar...
- Harap sesuai dengan Konten
- Mohon Santun
Terimakasih Telah Memberikan Komentar.

Item Reviewed: Menyoal Pemilu Legislatif Dalam Persfektif Kearifan Daerah Rating: 5 Reviewed By: SuaraKuningan