Rakor BANGPUPUK: Gapoktan Didorong Jadi Garda Terdepan Distribusi Pupuk Subsidi di Kuningan

 

Suarakuningan (SK).-

Komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam memperkuat ketahanan pangan kembali dibuktikan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyaluran Program BANGPUPUK (Bantuan Gapoktan untuk Penebusan Pupuk) yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) di Aula Diskatan, Rabu (25/6). Sebanyak 130 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari seluruh wilayah Kabupaten Kuningan hadir dalam forum strategis ini.

Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme penebusan dan distribusi pupuk bersubsidi di lapangan serta memperkuat kemitraan dengan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sebagai produsen dan penyalur resmi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., menegaskan pentingnya optimalisasi peran Gapoktan dalam ekosistem distribusi pupuk, khususnya dalam mendorong transisi dari pupuk kimia ke pupuk organik yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Saya mendapat laporan bahwa pencairan pupuk organik masih sangat rendah. Ini ironis, karena kita tahu tanah kita sudah terlalu lama ‘dihantam’ pupuk kimia. Sudah waktunya kita kembali pada pola tanam yang lebih sehat dengan memanfaatkan pupuk organik, agar produktivitas meningkat dan tanah tetap terjaga kesehatannya,” ujar Wahyu.

 

Melalui program BANGPUPUK, setiap Gapoktan memperoleh bantuan senilai Rp2 juta yang dapat digunakan untuk menebus pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, maupun Organik, sesuai kebutuhan masing-masing kelompok tani.

“Kami membuka peluang bagi Gapoktan untuk naik kelas menjadi distributor resmi pupuk bersubsidi. Ini langkah besar yang akan memperkuat peran kelembagaan tani sebagai ujung tombak distribusi pupuk,” tambah Wahyu.

Hadir sebagai narasumber, Enang Iyus, S.P., Ketua Tim Pupuk dan Pestisida Distanhorti Provinsi Jawa Barat, mengingatkan bahwa pupuk subsidi adalah instrumen negara yang harus dijaga akuntabilitasnya.

“Pupuk bersubsidi itu ‘panas’—bukan sekadar soal harga murah, tapi karena ada uang negara di baliknya. Setiap kilogram yang ditebus harus dipertanggungjawabkan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, distributor, sampai kios. Ini tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Enang juga menyoroti rendahnya realisasi penyaluran pupuk subsidi di Kuningan, meski dari sisi alokasi dan ketersediaan, Kuningan sebenarnya dalam kondisi cukup.

“Kuningan sebetulnya aman dari sisi alokasi, bahkan berlebih. Tapi pemanfaatannya belum optimal. Ini harus jadi perhatian kita semua,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan PT PIHC, Wanto, memastikan bahwa distribusi pupuk di Kabupaten Kuningan berjalan lancar, dengan dukungan 3 gudang utama dan 10 distributor resmi.

“Bagi Gapoktan yang sudah terdaftar dan terverifikasi di sistem, artinya pesanan pupuk sudah tercatat. Tapi kalau tidak ditebus, itu justru akan membebani distribusi berikutnya. Kami siap bantu sosialisasi dan teknis di lapangan. Jangan ragu hubungi kami di 0812-2149-800,” ujarnya.

Rapat koordinasi ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara peserta Gapoktan dan narasumber. Forum ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah, petani, dan pelaku distribusi dalam memastikan ketersediaan dan ketepatan sasaran pupuk bersubsidi, demi mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani Kuningan.

(Humas Diskatan)