Upaya pemerintahan Prabowo dalam memberantas mafia Sumber Daya Alam, diapresiai Ketua Pusat Studi Kekayaan Alam (Pusaka), Ronny Setiawan.
"Dua langkah besar yang baru-baru ini dilakukan pemerintah jadi bukti nyata. Pertama, penyitaan hasil korupsi CPO sawit senilai Rp13,255 triliun oleh Kejaksaan Agung pada 20 Oktober 2025. Kedua, operasi besar Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang berhasil menertibkan sekitar 3,5 juta hektare lahan sawit ilegal", katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa.
Menurutnya, bukan sekadar penegakan hukum biasa. Ini perang terhadap jaringan kartel yang sudah lama menggerogoti kekayaan negara.
"Dan pemerintah di bawah Presiden Prabowo telah menunjukkan keberanian politik yang luar biasa,” jelasnya.
Ronny menegaskan bahwa langkah tersebut perlu terus dilanjutkan meskipun konsekuensinya berat. Ia menyebut, perlawanan dari para kartel dan mafia SDA pasti akan muncul, terutama di level operasional. Karena itu, pemerintah diminta tidak memberikan ruang kompromi sedikit pun di lapangan.
“Kalau pusat sudah tegas, jangan sampai melemah di bawah. Di lapangan tidak boleh ada negosiasi, tidak boleh ada kompromi. Negara tidak boleh mundur sejengkal pun,” tegasnya.
Ronny juga mendorong penguatan koordinasi antarlembaga seperti Kejaksaan, TNI, Polri, BIN, Kementerian Kehutanan dan KLH, dan BUMN pengelola aset hasil sitaan agar proses hukum dan pengelolaan aset berjalan transparan. Selain itu, ia menekankan pentingnya perlindungan bagi aparat penegak hukum yang berada di garis depan.
“Pemerintah harus melindungi aparat dan memastikan sistem hukum bekerja tanpa intervensi. Perang melawan kartel ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kedaulatan bangsa,” katanya.
0 comments:
Posting Komentar
Silahkan Berkomentar...
- Harap sesuai dengan Konten
- Mohon Santun
Terimakasih Telah Memberikan Komentar.