Kelangkaan dan Kenaikan BBM, Antrean Mengular, Negara Gagal Mengurus Rakyat?

Penulis : Neta Susanti

Dari : Komunitas Muslimah Coblong

Kelangkaan BBM memicu antrean kendaraan berjam-jam di berbagai SPBU di berbagai titik daerah seperti Sumatra Utara, Riau, hingga Kalimantan Barat. 

Antrean BBM ini telah berlangsung setidaknya selama sekitar sebulan dan mulai mengganggu aktivitas transportasi serta distribusi barang.

Pemerintah melalui Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengatakan, pihaknya dapat mengurai antrean masyarakat yang membeli BBM di SPBU dalam 1-2 hari saja.

Wahyudi pun mengatakan bahwa antrean tersebut terjadi karena terdapat issu pembatasan dan meyebabkan masyrakat menjadi panic buying.

Dan dari datapun menunjukkan bahwasanya konsumsi pada Peralite dan Solar Subsidi telah melampaui separuh dari kuota tahunan di 2026. Hal itu pun membuat kuota migas di lapangan menjadi sangatlah sedikit.

Dibawah sistem Kapitalisme seperti saat ini, hal di atas sangatlah mungkin terjadi karena Negara berperan aktif sebagai korporasi perdagangan. Hal ini mengakibatkan sumber daya alam yg seharusnya menjadi hak rakyat malah di jadikan sebagai komoditas komersial untuk mencari keuntungan tersendiri.

Paham liberalisasi pun menjadi penguat untuk melakukan pengelolaan migas dari hulu (explorasi) hingga hilir (distribusi) yang diberikan kepada pihak swasta ataupun pihak asing. Dengan demikian Negara pun menjadi hilang kendali mandiri untuk setiap pengelolaannya, dan pada akhirnya rakyat lah yang di paksa tunduk harus mengikuti pada permainan pasar korporat.

Hal ini menjdikan Negara tidak bisa memberikan solusi sampai akar masalah nya, Negara hanya mampu membuat regulasi teknis yang berbelit-belit salah satu contohnya dengan membatasi kuota dan memperumit syarat pembelian di SPBU.

Jika kita melihat sejarah tentang peradaban, berbeda halnya saat sistem islam di tegakan di sebuah negara, dalam islam menetapkan bahwa negara bertugas sebagai ra’ain atau pengurus rakyatnya, dan islampun mengharamkan para pemerintah negara untuk mengambil keuntungan dari pengelolaan kebutuhan dasar publik.

Negara pun wajib hadir sebagai penjamin ketersediaan salah satunya BBM sebagai pelayanan mutlak, dan tidak mengelolanya sebagai bahan untuk diperjual belikan. 

Islam pun melarang akan paham Liberalisasi pada Sumber daya alam, tata kelola pada SDA pun wajib dipegang oleh negara dari mulai exporisasi hingga distribusinya tidak boleh ada campur tanggan dari pihak swasta maupun pihak asing sekalipun, hal ini dilakukan tidak lain demi kemaslahatan masyarakat.

Islam juga menghapuskan birokrasi yang panjang dan berbelit dalam pemenuhan hak rakyatnya, justru negara akan hadir untuk mempermudah segala kebutuhan rakyatnya termasuk pendistribusian BBM secara mudah dan merata.***

artikel Agustus 16, 2026