Penulis: Herawati (Komunitas Muslimah Coblong)
Swasembada Diumumkan, Harga Pangan Justru Bergejolak
Pemerintah terus mendorong swasembada pangan sebagai salah satu agenda penting ketahanan pangan nasional. Namun, di tengah klaim tersebut, masyarakat masih menghadapi kenaikan harga sejumlah bahan pangan.
Pada akhir Agustus 2026, harga ayam di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Menteri Perdagangan bahkan merespons harga ayam yang disebut mencapai sekitar Rp100 ribu per kilogram. Pada saat yang sama, harga telur, cabai, dan sejumlah komoditas lainnya juga mengalami pergerakan harga.
Kondisi ini menunjukkan satu hal penting:
*Ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan adalah dua persoalan yang berbeda.*
Sebuah negara dapat meningkatkan produksi pangan, tetapi rakyat tetap kesulitan jika harga pangan terlalu tinggi atau distribusinya tidak merata.
Karena itu, ukuran keberhasilan pangan tidak cukup berhenti pada pertanyaan:
_"Berapa banyak yang mampu diproduksi?"_
Tetapi juga:
_"Apakah rakyat mampu membelinya?"_
*Ketika Swasembada Belum Otomatis Berarti Rakyat Sejahtera*
Swasembada pada dasarnya berbicara tentang kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan pangan melalui produksi domestiknya. Namun, produksi hanyalah salah satu bagian dari sistem pangan.
Masih ada persoalan distribusi, rantai pasok, biaya produksi, transportasi, struktur pasar, daya beli masyarakat, hingga pembentukan harga.
Karena itu, sangat mungkin produksi meningkat tetapi harga di tingkat konsumen tetap tinggi.
Di sinilah pemerintah perlu melihat persoalan pangan secara utuh.
Jangan sampai keberhasilan produksi diukur di tingkat nasional, sementara masyarakat di daerah tertentu masih harus membeli pangan dengan harga jauh lebih mahal.
Sebab bagi rakyat, indikator yang paling sederhana sebenarnya sangat nyata:
*Pangan ada, tetapi apakah meja makan mereka mampu membelinya?*
*Di Balik Harga Pangan Ada Persoalan Struktur Pasar*
Harga pangan tidak hanya ditentukan oleh petani atau pedagang kecil. Ada rantai panjang dari produksi hingga konsumen.
Ketika struktur pasar dikuasai oleh sedikit pelaku dengan kekuatan pasar yang besar, terbuka ruang terjadinya praktik yang merugikan konsumen maupun produsen.
Karena itu, negara harus mampu mencegah monopoli, kartel, penimbunan, dan praktik perdagangan yang merusak mekanisme pasar.
Dalam sistem kapitalisme, negara cenderung berperan sebagai regulator yang mengatur mekanisme pasar.
Namun, ketika pasar dan kepemilikan ekonomi semakin terkonsentrasi, regulasi saja tidak selalu cukup untuk memastikan kebutuhan pangan rakyat terpenuhi.
Persoalannya bukan sekadar:
_"Apakah pemerintah sudah mengatur harga?"_
Tetapi:
_"Apakah struktur ekonomi yang dibangun memang menjamin pangan sebagai kebutuhan dasar rakyat?"_
*Islam Memandang Pangan sebagai Kebutuhan yang Harus Dijamin*
Islam memiliki cara pandang yang berbeda.
Pangan merupakan bagian dari kebutuhan pokok individu. Karena itu, negara tidak boleh membiarkan rakyatnya kelaparan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Rasulullah ﷺ bersabda:
_"Imam adalah raa'in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya."_
Hadis ini menegaskan bahwa penguasa memiliki tanggung jawab untuk mengurusi rakyat.
Maka, negara dalam Islam tidak cukup hanya memastikan stok pangan tersedia.
*Negara harus memastikan setiap individu rakyat dapat memenuhi kebutuhan pangannya.*
Di sinilah konsep _ri'ayah_ menjadi penting.
*Negara Tidak Sekadar Mengatur Pasar, tetapi Menjamin Akses Rakyat*
Islam tidak mengharamkan perdagangan atau keuntungan.
Petani boleh berdagang. Pedagang boleh mendapatkan keuntungan. Pengusaha boleh melakukan aktivitas ekonomi.
Tetapi Islam memberikan batas yang jelas agar aktivitas ekonomi tidak menghasilkan kezaliman.
Rasulullah ﷺ melarang praktik _ihtikar_, yaitu menahan barang kebutuhan masyarakat dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga.
Dengan demikian, ketika pangan menjadi kebutuhan masyarakat luas, negara harus memastikan mekanisme pasar tidak dimanfaatkan untuk memeras rakyat.
Negara juga harus memberantas praktik monopoli dan berbagai bentuk manipulasi pasar yang merugikan masyarakat.
*Kedaulatan Pangan Bukan Hanya Soal Produksi*
Islam juga mendorong negara membangun kemampuan produksi pangan yang kuat.
Tanah pertanian harus dioptimalkan. Petani harus mendapatkan dukungan agar mampu berproduksi. Teknologi pertanian dikembangkan. Infrastruktur distribusi dibangun.
Dan negara memastikan hasil produksi dapat bergerak dari wilayah surplus menuju wilayah yang membutuhkan.
Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya dibangun dari sisi hulu, tetapi juga sampai ke hilir.
Ketika produksi meningkat tetapi distribusi tersendat, rakyat tetap membayar mahal.
Ketika stok cukup tetapi terjadi penimbunan, rakyat tetap kesulitan.
Ketika petani mendapatkan harga rendah sementara konsumen membayar tinggi, berarti terdapat persoalan pada rantai distribusi yang harus diselesaikan negara.
*Islam Mengatasi Masalah dari Akarnya*
Dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki mekanisme untuk mengelola sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum dan mengarahkan hasilnya bagi kemaslahatan rakyat.
Hasil pengelolaan tersebut dapat digunakan untuk membangun berbagai kebutuhan publik, termasuk infrastruktur yang mendukung produksi dan distribusi pangan.
Negara juga tidak boleh membiarkan kekayaan hanya berputar pada segelintir orang.
Allah SWT berfirman:
_"...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."_
(QS. Al-Hasyr: 7)
Artinya, persoalan pangan tidak dapat dilepaskan dari persoalan distribusi kekayaan.
Rakyat membutuhkan bukan hanya pangan yang tersedia, tetapi juga kemampuan ekonomi untuk mendapatkannya.
*Dari "Swasembada" Menuju "Pangan Terjangkau bagi Semua"*
Karena itu, keberhasilan kebijakan pangan seharusnya tidak hanya diukur dari angka produksi.
Ukuran akhirnya adalah:
*Apakah rakyat dapat memperoleh pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau?*
Islam mengarahkan negara untuk:
1. Menjamin kebutuhan pangan rakyat sebagai kebutuhan pokok.
2. Meningkatkan produksi pertanian dan peternakan dengan dukungan negara.
3. Membangun sistem distribusi yang efisien dari produsen hingga konsumen.
4. Mencegah monopoli, kartel, penimbunan, dan manipulasi harga.
5. Menjaga agar kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak.
6. Mengelola sumber daya alam yang merupakan kepemilikan umum untuk kemaslahatan rakyat.
7. Memastikan setiap individu mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, bukan sekadar tercatat sebagai bagian dari statistik ketahanan pangan.
*Penutup: Pangan Cukup di Gudang, Belum Tentu Cukup di Meja Makan*
Klaim swasembada pangan tentu merupakan capaian yang penting. Namun, capaian produksi tidak otomatis menyelesaikan persoalan pangan rakyat.
Sebab rakyat tidak makan angka produksi.
Rakyat makan beras, telur, ayam, cabai, minyak, dan berbagai bahan pangan yang harus mereka beli dengan kemampuan ekonomi yang nyata.
Jika produksi diklaim meningkat tetapi harga pangan tetap sulit dijangkau sebagian masyarakat, maka negara perlu melihat persoalannya secara lebih menyeluruh.
Masalah pangan bukan sekadar berapa banyak yang diproduksi, tetapi siapa yang dapat mengaksesnya dan dengan harga berapa.
Islam menawarkan paradigma yang lebih menyeluruh: negara tidak sekadar menjadi regulator pasar, tetapi menjalankan fungsi _ri'ayah_ untuk menjamin kebutuhan rakyat, mengatur kepemilikan dan distribusi kekayaan, mencegah praktik ekonomi yang merugikan, serta memastikan sumber daya dikelola untuk kemaslahatan masyarakat.
Karena ukuran keberhasilan pangan bukan ketika negara mampu berkata, _"Kita sudah swasembada."_
Ukurannya adalah ketika rakyat mampu berkata, _"Kami bisa makan dengan layak, pangan tersedia, harganya terjangkau, dan tidak ada satu pun keluarga yang harus mengorbankan kebutuhan pokok lainnya demi membeli makanan."_
*Swasembada adalah kemampuan menyediakan pangan. Kesejahteraan adalah ketika pangan itu benar-benar sampai dan terjangkau oleh rakyat. Dan Islam tidak berhenti pada produksi — Islam memastikan kebutuhan rakyat benar-benar terpenuhi.*
Wallahu 'alam bishshawab
0 comments:
Posting Komentar
Silahkan Berkomentar...
- Harap sesuai dengan Konten
- Mohon Santun
Terimakasih Telah Memberikan Komentar.