Keracunan MBG Berulang, Benarkah Gizi Generasi Terjamin?

Oleh Yeni

Aktivis Muslimah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang oleh presiden RI menyebutkan bahwa, program ini merupakan langkah strategis untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Selain itu, program ini juga lahir dari keprihatinan Presiden terhadap kondisi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan stunting di berbagai daerah. Terbukti hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah telah membangun 11.900 dapur MBG yang setiap hari melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil, atau sekitar 35 persen dari target nasional. Namun dengan sudah banyaknya dapur MBG yang dibuat ternyata memunculkan permasalahan yaitu keracunan makanan. 

Dikutip dari Kudus, Kompas Tv 600 siswa SMA di Kudus mengalami keracunan MBG, 118 diantaranya di rawat di Rumah Sakit. Kepala Dinas Kesehatan Kudus Mustiko Wibowo menjelaskan para siswa dan guru di SMA Negeri 2 Kudus dilaporkan mulai mengalami gejala keracunan pada Rabu (28/1/2026). 

Tak hanya di daerah Kudus, sebelumnya kasus keracunan juga terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ratusan santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Desa Ngroto, Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah keracunan seusai mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 9 Januari 2026 lalu. 

Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah menghentikan sementara operasional 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyebab keracunan MBG sepanjang Januari 2026. Penghentian itu bagian dari sanksi kepada mitra agar mengikuti prosedur. Padahal saat memasuki tahun 2026 Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan target ambisius berupa zero defect atau nol insiden keracunan. Namun belum genap sebulan, angka keracunan akibat MBG sudah sangat besar. Menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 1–13 Januari 2026, kasus keracunan telah menembus 1.242 orang. Bahkan menurut perhitungan BBC News, sepanjang 30 hari pada Januari 2026, kasus keracunan MBG mencapai 1.929 orang. Kasus berulang seperti ini menunjukkan lemahnya standar keamanan dan pengawasan. Alih-alih menjamin gizi generasi, MBG justru mengancam kesehatan peserta didik.

Di tengah maraknya kasus keracunan MBG, kemudian muncul desakan agar program tersebut dihentikan sementara. Namun, hingga saat ini pemerintah tidak mengambil langkah untuk menghentikan sementara, melainkan melakukan evaluasi. Dalam hal ini, Presiden Prabowo mengakui adanya insiden keracunan MBG. Namun kemudian menggarisbawahi bahwa manfaat MBG jauh lebih besar dibanding dengan masalah yang muncul. Jika dihitung kesalahan itu hanya 0,00017%. Jadi tidak sampai 1% dari total makanan yang diedarkan, yakni 30 juta penerima manfaat selama 11 bulan. 

Dengan begitu, pemerintah hanya melihat masalah keracunan melalui data statistik saja, padahal di lapangan sudah banyak peserta didik yang mengalami keracunan MBG. Selain itu pemerintah hanya berfokus pada faktor kuantitas semata, yakni hanya menyorot pada jumlah penerima manfaat MBG bukan berfokus pada masalah gizi generasi. Dalam hal ini, Pemerintah tampak tak serius menanggapi permasalahan keracunan ini, menganggap kehilangan satu nyawa seolah hal yang biasa. Padahal dalam faktanya keracunan MBG terus saja terjadi. 

Persoalan peningkatan gizi melalui program MBG hanya program yang berbalut bisnis. Permasalahan gizi generasi tidak akan selesai jika hanya merujuk ada program Makan Bergizi Gratis saja. Dengan keadaan seperti ini adanya program MBG tidak menyentuh akar permasalahan. Peningkatan gizi anak tidak hanya berkutat pada faktor makanan saja, melainkan faktor kesehatan pun merupakan hal yang urgen. Terlebih lagi anggaran yang besar juga diduga kuat bahwa program MBG ini lebih berorientasi pada proyek daripada jaminan kesehatan.

 

Menurut BBC Pada 2026, BGN mendapat total alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun. Angka itu melonjak lima kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp71 triliun. Kepala BGN, Dadan Hindayana berkata, membengkaknya anggaran itu karena target penyaluran MBG yang semakin meluas atau menyasar 82,9 juta penerima manfaat. Dalam hal ini sudah terlihat jelas bahwa adanya program MBG bukan solusi menjamin gizi generasi. Adanya program ini malah mendatangkan masalah baru. Inilah hasil kebijakan yang diambil dari sistem demokrasi kapitalisme. Kebijakan yang diterapkan sama sekali tidak berpihak pada rakyat. Alih-alih menyejahterakan, nyatanya makin menyengsarakan rakyat. 

Berbeda dengan sistem Islam, Islam menjamin terpenuhinya gizi rakyat. Kepemimpinan dalam Sistem Islam berbeda jauh dengan kepemimpinan dalam sistem sekarang. Al-‘Alamah Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah, dalam kitabnya yang berjudul Asy-Syakhsiyyah al-Islamiyyah Jilid 2, menjelaskan bahwa syariat Islam telah menetapkan fungsi kepemimpinan sebagai pengurus alias pelayan (raain) sekaligus pelindung umat (junnah). Dengan demikian, kebijakan yang dikeluarkan pemimpin tidak akan keluar dari koridor syariat. Itulah sebabnya mampu melahirkan kehidupan sejahtera, adil, dan penuh berkah.

Syariat Islam memiliki aturan yang menyeluruh. Seluruh problem dapat diselesaikan sampai keakarnya. Termasuk problem gizi. Pemberian makanan bergizi adalah hak seluruh rakyat, yang pemenuhannya dilakukan secara integral dengan melibatkan seluruh sistem yang ada. Sistem pendidikan Islam berperan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola hidup sehat sesuai tuntunan Islam. Sistem ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar individu per individu sehingga tidak ada keluarga yang terhalang mengakses makanan bergizi karena kemiskinan.

Negara juga berkewajiban menyediakan lapangan kerja yang layak agar kepala keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarganya secara mandiri. Selain itu, negara menjamin ketersediaan bahan pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau melalui pengelolaan sumber daya yang ada dan distribusi yang adil. Dengan mekanisme ini, makanan bergizi mudah diakses untuk seluruh lapisan masyarakat. Para ayah mampu menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan untuk memberikan nafkah bagi keluarga. Firman Allah Ta'ala, “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf.” (TQS Al-Baqarah [2]:33).

Pemberian harta secara gratis, baik berupa uang, bahan makanan, maupun tanah, akan dilakukan secara langsung oleh khalifah kepada rakyat yang membutuhkan. Di antara pihak yang membutuhkan adalah orang miskin, lemah, lanjut usia, sakit menahun, cacat fisik, atau para wanita dan anak-anak yang tidak memiliki penanggung nafkah.

Jadi, jaminan ketersediaan pangan bergizi bagi seluruh rakyat benar-benar terwujud, sistem politik Islam bukan hanya menjamin pemenuhan kebutuhan gizi secara gratis untuk seluruh rakyat, tetapi juga menghadirkan penguasa yang amanah dan hanya takut kepada Allah sehingga bisa menjalankan tugas kepemimpinannya, yaitu melayani dan menjaga umat sesuai syariat. Dengan demikian tidak diperlukan lagi program MBG, karena sistem islam yang dijalankan sudah mampu melahirkan kegemilangan. Oleh karena itu, mari kembali kepada kehidupan Islam dalam naungan sistem Islam yang hakiki.

Wallahu a'lam bishawab.

Artikel Februari 07, 2026