Pragmatisme Sehat, Standar Harapan Hidup Kian Tinggi

Ina Agustiani, S.Pd

(Praktisi Pendidikan)

Di tanah ini, harapan hidup bukan sekadar angka,

Ia adalah denyut nadi yang ingin dipanjangkan,

sebuah ikhtiar kolektif untuk merawat jiwa,

agar usia bukan hanya panjang,

tetapi bermakna dalam sehat dan maslahat.

Angka 76 tahun bukan sekadar target,

ia adalah doa yang menuntut kerja,

dan kerja yang menuntut sistem yang adil.

***

Sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang ingin ditingkatkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dukungan Pemerintah Australia meluncurkan Program KITA SEHAT, ini untuk meningkatkan angka harapan hidup melalui layanan primer terintegrasi, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan turut datang untuk membuka acara di Kantor Kementerian PPN/Bappenas. 

Berawal dari ingin ditingkatkannya harapan umur masyarakat Jabar dari 74 menjadi 76 tahun dalam lima tahun ke depan, dengan edukasi kesehatan, fasilitas menunjang dan edukasi pola hidup sehat. Inilah bentuk keseriusan pemerintah dalam menjawab tantangan kesehatan rakyat.

Program ini merupakan fondasi utama dalam pembangunan SDM unggul dan relevan dengan tantangan sosial dan kesehatan masyarakat Jabar, terkhusus dalam penurunan stunting dan peningkatan gizi balita, sehingga mampu menjadi katalisator percepatan transformasi kesehatan 27 kabupaten di Jabar. Ada program Dokter Desa yang menghadirkan tenaga medis di wilayah terpencil agar layanan kesehatan lebih dekat, cepat dan berkualitas.

Namun ditengah program ini mendapat tantangan karena hasil survei Kementrian Kesehatan tahun 2023 menunjukkan 96,7 persen penduduk Indonesia kurang konsumsi buah dan sayur, dan angka obesitas meningkat dari 15,4% menjadi 23,4%. Penyakit tidak menular (PTM) seperti jantung, stroke dan kanker meningkat dan jadi penyebab utama kematian. Untuk itu kesehatan masyarakat tidak hanya bergantung pada fasilitas medis, tapi pola hidup dan regulasi yang mendukung.

Kapitalisasi Kesehatan

Menkes Budi Gunawan Sadikin berpendapat bahwa dengan 280 juta jiwa Indonesia wajib memiliki kedaulatan kesehatan sendiri dengan adanya vaksin dan obat-obatan secara mandiri tidak bergantung pada negara lain. Berdasar kajian bersama Bank Dunia setiap investasi USD1 di sektor kesehatan diprediksi akan menciptakan dampak ekonom sebesar USD3. Dengan target harapan hidup dari 72 ke 76 tahun, potensi pertambahan 5-6 persen dari PDB nasional dari sisi ekonomi.

Sayangnya karena asas negara yang bermotif kapitalis sekuler menjadikan kesehatan begitu mahal, karena dipakai untuk komoditas bukan kebutuhan dasar. Negara bukan pelayan masyarakat tetapi regulator yang menunjuk swasta untuk mengurusi industri kesehatan bahkan bekerja sama dengan negara lain untuk menyehatkan anak bangsa. Akibatnya harga obat dan layanan medis menjadi mahal dan akses masyarakat misikin terbatas, jadi bagaimana bisa harapan hidup bisa diupayakan diantara kondisi ekonomi yang terus menghimpit?

Kondisi saat ini dipertegas oleh pendapat ekonom Joseph Stiglitz yang mengatakan bahwa pasar bebas tanpa regulasi justru memperburuk ketimpangan sosial, termasuk dalam sektor kesehatan. 

Regulasi terhadap industri makanan cepat saji bebas beroperasi, produk tinggi gula dan garam dan lemak beredar luas, memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, sedangkan produk tinggi serat dan protein melambung tinggi. 

Jadi masyarakat berjuang sendiri untuk sehat, untuk memperpanjang umurnya, negara tidak hadir dan hanya sekedar kampanye tidak menyentuh akar masalah.

 

Ditambah dengan peran negara asing yang hadir dalam urusan kesehatan dalam negeri, ini menimbulkan pertanyaan besar kepentingan apa yang ada dibalik ini, karena rasanya tidak mungkin jika keterlibatan program ini keikhlasan semata, pasti ada motif ekonomi atau win-win solution yang mendatangkan manfaat untuk negera mereka. 

Pendanaan asing akan membuat terganggunya kedaulatan negara akan ada intervensi asing dalam berbagai kebijakan kedepannya. 

Islam Solusi Sistemis

Mekanisme Islam lahir dari tanggung jawab pemimpin yang bervisi dunia akhirat, dan menempatkan tanggung jawab kepemimpinannya sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. 

Kesehatan rakyat adalah tanggungan negara yang harus dipenuhi dan diwujudkan sebaik-baiknya, tidak boleh ada setetes air mata yang membuat susah rakyat karena kebijakan yang dibuat penguasa.

Salah satu tujuan utama syariat adalah hifdz al-nafs (pemeliharaan jiwa). Oleh karena itu, kesehatan harus dijamin secara merata dan gratis, bukan diperlakukan sebagai komoditas. Sedangkan menuju sehat perlu diperbaiki sistem ekonomi. 

Baitulmal menjadi institusi keuangan yang membiayai layanan kesehatan tanpa bergantung pada utang asing. Dana berasal dari zakat, kharaj, jizyah, dan sumber syariat lain yang sah. Dengan mekanisme ini, negara mampu menyediakan layanan kesehatan berkualitas tanpa membebani rakyat. Sehingga harga barang dan makanan terjangkau, serta dibenahi edukasi pendidikan masyarakat tahu mana makanan yang manfaat untuk tubuhnya, diiringi sinergi dengan departemen informasi untuk meluaskan kebiasaan baik.

Sejarah mencatat keberhasilan negeri Islam dalam menghadapi wabah. Khalifah Umar bin Khaththab menerapkan strategi pembatasan sosial saat wabah Amwas, sementara Khalifah Al-Walid I mendirikan bimaristan (rumah sakit) pertama yang memberikan layanan gratis bagi rakyat. 

Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa solusi Islam bukan sekadar teori, melainkan pernah terbukti dalam praktiknya di masa kejayaan dulu.

 

Dengan begitu negara sebagai ujung tombak dalam kepengurusan sistem politik yang diwujudkan untuk kemaslahatan nyata, benar-benar dipenuhi semua kebutuhan dasar rakyatnya. Teknisnya dengan menyediakan layanan kesehatan merata dan cuma-cuma di seluruh wilayah mulai dari pelosok hingga pusat kota. Dan dilakukan inovasi serta riset mandiri dengan teknologi canggih yang menjamin kesehatan sosial segera terwujud. 

Seperti dalam hadist riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah no.4141, “Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di lingkungannya, sehat badannya, dan memiliki makanan pokok untuk hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya.” 

Dengan penerapan tata kelola kesehatan Islam, masyarakat sehat bukan sekadar ilusi, melainkan tujuan yang dapat diwujudkan secara nyata sehingga kesehatan masyarakat benar-benar menjadi prioritas utama, bukan sekadar target angka. Wallahu A’lam.

artikel Agustus 08, 2026