Hutan Bukan Milik Oligarki:Refleksi Krisis Lingkungan dan Solusi Hakiki

Oleh Fathimah Salma

Aktivis Muslimah

Aksi mahasiswa yang membentangkan spanduk bertuliskan "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili" di kawasan Sudirman, Jakarta, pada Rabu (28/10) lalu, kembali menjadi alarm keras bagi kita semua [Kompas.com/ 28-10-2026]. Spanduk raksasa tersebut dibentangkan oleh massa aksi yang tertahan blokade aparat saat hendak menyuarakan aspirasi di kawasan Bundaran HI [IDNTimes.com / 28-10-2026].

Di tengah berbagai tuntutan—mulai dari mendesak penetapan status bencana nasional atas karhutla, mengadili korporasi perusak, hingga menuntaskan integrasi tata kelola lahan—ada satu isu fundamental yang harus dikuliti hingga ke akar: eksploitasi hutan yang telah beralih rupa menjadi komoditas segelintir elite.

Fakta Penguasaan & Jejak Kerusakan Nyata

Jika ditarik garis lurus dari data empiris di lapangan, penguasaan hutan di Indonesia telah jatuh pada cengkeraman monopoli yang mengkhawatirkan. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sekitar 26,8 juta hektare lahan (setara 40% dari total hutan produksi nasional) dikuasai oleh hanya 60-an konglomerasi dan kelompok bisnis skala besar. Dari total jutaan hektare kawasan hutan yang dilepaskan negara, riset WALHI menunjukkan bahwa 94% di antaranya diberikan khusus untuk korporasi perkebunan skala besar, sementara alokasi untuk rakyat kecil diabaikan.

Monopoli masif ini langsung berimplikasi pada kehancuran ekologis yang luar biasa. Tutupan hutan alam Indonesia mengalami penyusutan drastis dari 106 juta hektare (tahun 2000) merosot menjadi 82 juta hektare (tahun 2017), dengan provinsi-provinsi di Sumatera dan Kalimantan kehilangan jutaan hektare tutupan pohon akibat alih fungsi lahan monokultur dan industri ekstraktif.

Ketimpangan ini menciptakan kontras yang sangat menyayat hati. Di satu sisi, para pemegang konsesi meraup keuntungan (cuan) selangit dari hasil pengerukan kekayaan alam. Namun di sisi lain, rakyat jelata harus menanggung derita paling berat: kehilangan ruang hidup, terpapar kabut asap pekat akibat kebakaran lahan, hingga terseret dalam terjangan banjir bandang dan longsor yang menghancurkan permukiman akibat rusaknya fungsi hidrologi daerah aliran sungai (DAS). Bencana ekologis ini membuktikan bahwa sistem pengelolaan saat ini menempatkan keselamatan rakyat di posisi kesekian, jauh di bawah kepentingan akumulasi kapital.

Akar Masalah: Cengkraman Kapitalisme Sekuler

Mengapa kerusakan ini terus berulang dan semakin parah dari tahun ke tahun? Jawabannya terletak pada paradigma politik ekonomi yang kita anut hari ini. Sistem kapitalisme sekuler memandang alam dan kekayaan di dalamnya semata-mata sebagai komoditas ekonomi yang bebas dieksploitasi atas nama pertumbuhan investasi.

Ketika regulasi dan kebijakan negara dirumuskan di bawah pengaruh kekuatan modal, maka pintu bagi para oligarki untuk menguasai sumber daya alam terbuka lebar. Negara kerap diposisikan sekadar sebagai fasilitator bisnis, alih-alih pelindung sejati kepentingan rakyat banyak. Akibatnya, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah; korporasi perusak lingkungan sering kali lolos dari sanksi tegas, sementara rakyat kecil gigit jari menghadapi sisa-sisa kerusakan.

Meninjau Kembali Pengelolaan Berbasis Perspektif Islam

Menghadapi kebuntuan struktural ini, solusi mendasar tentu tidak cukup hanya dengan penegakan hukum yang bersifat kosmetik. Dibutuhkan perombakan cara pandang dan aturan main dalam mengelola kekayaan alam, termasuk menengok kembali konsep pengaturan kepemilikan dalam Islam.

Dalam pandangan Islam, hutan dan kekayaan alam yang melimpah di dalamnya dikategorikan sebagai kepemilikan umum (milkiyah 'amah). Artinya, sumber daya tersebut adalah hak seluruh rakyat dan tidak boleh diserahkan penguasaannya kepada pengusaha privat, individu, maupun lingkaran oligarki. Bahkan, negara tidak memiliki hak untuk merampas kepemilikan umum ini atau mengubah statusnya menjadi milik pribadi/korporasi.

Politik ekonomi Islam secara tegas mengatur bahwa pengelolaan kepemilikan umum wajib dikembalikan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Selain itu, Islam menempatkan penjagaan terhadap alam sebagai sebuah kewajiban hukum syarak—merusak, membakar, atau mengeksploitasi alam secara serampangan adalah perbuatan yang dilarang keras karena mendatangkan mudarat bagi sesama makhluk.

Dalam kerangka ini pula, fungsi negara diposisikan sebagai Ra'in (pengurus) dan Junnah (perisai) bagi seluruh rakyatnya. Negara hadir bukan untuk melayani kepentingan para pemilik modal, melainkan memastikan hajat hidup orang banyak terlindungi, kelestarian alam terjaga, dan setiap pelanggaran yang merusak bumi diadili tanpa pandang bulu.

Aksi mahasiswa di penghujung Oktober lalu bukan sekadar riak demonstrasi biasa, melainkan tamparan keras agar kita segera bertindak. Hutan adalah amanah kehidupan dan milik seluruh rakyat, bukan barang dagangan di meja transaksi oligarki! Sudah saatnya kita menghentikan dominasi sistem kapitalistik yang mengorbankan keselamatan alam demi segelintir elite, serta beralih pada tata kelola yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip pengurusan syariah demi kemaslahatan bersama dan keselamatan generasi masa depan.

Wallahu alam bishshawwab

artikel November 10, 2026