suarakuningan.com - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan dua periode, Iyan Irwandi, dipercaya memimpin Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Kuningan selama kurun waktu lima tahun karena dianggap mampu menjalankan roda organisasi yang baru tersebut.
Ketua Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Ferry Hadiyanto, mengatakan, kepengurusan di Kabupaten Kuningan, cukup unik dan berbeda karena biasanya, posisi ketua di kabupaten/kota di luar Jawa Barat, dijabat oleh kalangan akademisi perguruan tinggi.
Namun di Kota Kuda sendiri, yang dipercaya sekaligus tampil mengemban amanah dalam memajukan organisasi kabupaten pertama yang dibentuk di Provinsi Jawa Barat adalah dari unsur wartawan sehingga diharapkan mampu memberikan warna untuk penanganan permasalahan kependudukan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
“Kalau di tingkat Provinsi Jawa Barat, unsur PWI dijadikan sebagai salah satu anggota Majelis Kependudukan. Begitu pula di daerah-daerah luar provinsi, para ketuanya dari kalangan perguruan tinggi tetapi di Kabupaten Kuningan, Pak Iyan Irwandi, malah oleh peserta, diminta sekaligus dipercaya menduduki jabatan ketua. Untuk itu, selamat mengemban tugas mulia tersebut,” ujarnya, kemarin.
Hal senada dikatakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kuningan, Hj. Poppy N. Puspitasari. Menurut istri mantan sekretaris daerah (sekda), keberadaan organisasi Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Kuningan, diharapkan menjadi mitra strategis dalam membantu penanganan permasalahan kependudukan di Kota Kuda.
Apalagi, dalam sepak terjangnya nanti, Iyan Irwandi selaku ketua, akan dibantu pula dari kalangan akademisi perguruan tinggi, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan (STIKKU), Universitas Kuningan (Uniku), Universitas Islam Al-Ihya (Unisa) serta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan.
Ditambah kalangan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di antaranya, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan & Anak, DPPKB, Badan Pusat Statistik (BPS), Balai Latihan Kerja (BLK), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta unsur lainnya.
Ketua Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Kuningan, Iyan Irwandi, menuturkan, awalnya ia menolak untuk menduduki jabatan ketua tetapi karena desakan peserta workshop dan pembentukan Koalisi Kependudukan dari berbagai unsur yang meminta kesediaannya, maka mau tidak mau, harus diterima.
Untuk itu, ia akan secepatnya, melakukan rapat konsolidasi dengan seluruh pengurus guna menyusun program kerja, termasuk dengan Komisi Pengendalian Kuantitas Penduduk, Komisi Peningkatan Kualitas Penduduk, Komisi Mobilisasi Penduduk, Komisi Kerjasama Pendidikan, Komisi Advokasi dan Pembangunan Keluarga serta Komisi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.(red)
“Kalau di tingkat Provinsi Jawa Barat, unsur PWI dijadikan sebagai salah satu anggota Majelis Kependudukan. Begitu pula di daerah-daerah luar provinsi, para ketuanya dari kalangan perguruan tinggi tetapi di Kabupaten Kuningan, Pak Iyan Irwandi, malah oleh peserta, diminta sekaligus dipercaya menduduki jabatan ketua. Untuk itu, selamat mengemban tugas mulia tersebut,” ujarnya, kemarin.
Hal senada dikatakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kuningan, Hj. Poppy N. Puspitasari. Menurut istri mantan sekretaris daerah (sekda), keberadaan organisasi Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Kuningan, diharapkan menjadi mitra strategis dalam membantu penanganan permasalahan kependudukan di Kota Kuda.
Apalagi, dalam sepak terjangnya nanti, Iyan Irwandi selaku ketua, akan dibantu pula dari kalangan akademisi perguruan tinggi, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan (STIKKU), Universitas Kuningan (Uniku), Universitas Islam Al-Ihya (Unisa) serta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan.
Ditambah kalangan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di antaranya, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan & Anak, DPPKB, Badan Pusat Statistik (BPS), Balai Latihan Kerja (BLK), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta unsur lainnya.
Ketua Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Kuningan, Iyan Irwandi, menuturkan, awalnya ia menolak untuk menduduki jabatan ketua tetapi karena desakan peserta workshop dan pembentukan Koalisi Kependudukan dari berbagai unsur yang meminta kesediaannya, maka mau tidak mau, harus diterima.
Untuk itu, ia akan secepatnya, melakukan rapat konsolidasi dengan seluruh pengurus guna menyusun program kerja, termasuk dengan Komisi Pengendalian Kuantitas Penduduk, Komisi Peningkatan Kualitas Penduduk, Komisi Mobilisasi Penduduk, Komisi Kerjasama Pendidikan, Komisi Advokasi dan Pembangunan Keluarga serta Komisi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.(red)
0 comments:
Posting Komentar
Silahkan Berkomentar...
- Harap sesuai dengan Konten
- Mohon Santun
Terimakasih Telah Memberikan Komentar.