Magang Berbayar Solusi Pragmatis Atasi Pengangguran

Oleh Mardiyah 

Aktivis Muslimah 

Adalah harapan setiap pemuda yang baru lulus dari universitas untuk mendapatkan pekerjaan. Namun kenyataan pahit berbicara lain.

Bank Dunia melaporkan temuan di lapangan yang menyatakan kondisi anak muda di Indonesia saat ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Hal ini disampaikan dalam laporan World Bank East Asia and The Pacific Economic Update October 2025 Jobs (cnn.indonesia. 8/10/2025) 

Magang Berbayar bagi Fresh Graduate 

Sementara itu pemerintah membuka program magang berbayar bagi pemuda yang baru lulus kuliah/ fresh graduate. Menaker Yassierli menyampaikan bahwa sampai hari  senin 13/10/2025, telah ada 1.147 perusahaan yang terdaftar dan membuka lowongan magang berbayar (kontan.co.id.13/10/2025). Pemerintah mengeluarkan kebijakan magang berbayar bagi fresh graduate karena beberapa alasan;

Pertama untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja muda. Pemerintah berharap program ini dapat menciptakan peluang kerja baru dan menekan angka pengangguran di kalangan lulusan baru;

Kedua  untuk mengembangkan kompetensi lulusan. Program magang berbayar ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap memasuki dunia kerja dan memenuhi kebutuhan industri;

Ketiga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan memberikan pengalaman kerja nyata dan penghasilan, program ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi;

Keempat untuk membangun Link and Match antara Perguruan Tinggi dan Industri. Program ini dirancang untuk menciptakan kerja sama antara perguruan tinggi dan industri, sehingga lulusan dapat memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Dengan demikian, pemerintah berharap program magang berbayar bagi fresh graduate dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja muda di Indonesia.

Penerapan Ideologi yang Tidak Tepat Merupakan Sumber Masalah 

Kenapa masalah pengangguran masih menjadi masalah yang sulit terpecahkan di Indonesia? Ternyata karena kekayaan milik umum dikelola oleh segelintir pemilik modal/oligarki. Hal itu karena negeri ini diatur oleh ideologi kapitalis yang membolehkan sumberdaya alam dikelola oleh segelintir pemilik modal. Padahal kalau dikelola oleh negara maka rakyat bisa menikmati kekayaan milik umum tersebut.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, kepemilikan sumber daya alam dan alat produksi seringkali berada di tangan swasta atau perusahaan besar. Hal ini dapat menyebabkan beberapa masalah, seperti;

Pertama kesenjangan ekonomi. Kekayaan alam yang melimpah tidak selalu dinikmati oleh seluruh rakyat, karena keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam seringkali hanya dinikmati oleh segelintir orang atau perusahaan yang memiliki modal besar.

Kedua eksploitasi sumber daya alam. Perusahaan swasta seringkali lebih memprioritaskan keuntungan jangka pendek daripada keberlanjutan sumber daya alam, sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan;

Ketiga kurangnya kontrol pemerintah. Dalam sistem kapitalis, pemerintah seringkali memiliki kontrol yang terbatas atas sumber daya alam, sehingga perusahaan swasta dapat mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Dengan demikian pengelolaan kekayaan alam dengan ideologi yang tidak tepat, menyebabkan kemiskinan, kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan dan pengangguran. Selain itu negara yang menerapkan ideologi kapitalis, negara hanya berperan sebagai fasilitator yang melayani kepentingan para pemilik modal. Urusan kesejahteraan rakyat dan lapangan kerja diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar dan perusahaan swasta. Ini merupakan bentuk lepas tangan pemerintah atas kesejahteraan rakyat.

Ada kalanya aktivitas ekonomi macet dan melambat dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, seperti:

Pertama krisis keuangan global. Krisis ini dapat menyebabkan penurunan permintaan dan harga komoditas, yang berdampak pada ekspor dan pendapatan negara;

Kedua inflasi. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya produksi, yang berdampak pada aktivitas ekonomi;

Ketiga ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik dapat menyebabkan ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan investor, yang berdampak pada investasi dan aktivitas ekonomi;

Keempat bencana alam. Bencana alam dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan mengganggu aktivitas ekonomi;

Kelima ketergantungan pada sektor tertentu. Ketergantungan pada sektor tertentu, seperti sektor migas, dapat menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi harga dan permintaan global;

Keenam kurangnya investasi. Kurangnya investasi dapat menyebabkan kekurangan modal untuk pengembangan infrastruktur dan kegiatan ekonomi lainnya;

Ketujuh korupsi dan birokrasi.  Korupsi dan birokrasi yang tidak efisien dapat menyebabkan biaya transaksi yang tinggi dan menurunkan daya saing ekonomi;

Kedelapan ketidakseimbangan neraca perdagangan. Ketidakseimbangan neraca perdagangan dapat menyebabkan tekanan pada nilai tukar dan menurunkan kepercayaan para investor.

Islam Solusi Hakiki

Maka dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mampu mendistribusikan harta ke seluruh rakyat. Kebijakan seperti ini dimiliki oleh sistem ekonomi Islam. Di bawah naungan sistem pemerintahan Islam/ khilafah. Bagaimana sistem Islam bisa mensejahterakan rakyat?

Politik ekonomi Islam fokus pada distribusi harta yang adil dan merata di kalangan masyarakat. Ini  dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin setelahnya. Seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Menurut sistem Islam kepemilikan harta terbagi menjadi tiga jenis. Yaitu harta milik individu, harta kepemilikan umum, harta milik Negara.  Harta milik individu adalah harta yang boleh dimiliki oleh individu. Harta milik umum adalah harta milik umat Islam/kolektif yang pengelolaannya oleh negara.

Harta milik umum seperti sumber daya alam: barang tambang, minyak bumi, kekayaan di laut, kekayaan di hutan dan lain-lain. Harta milik umum harus dikelola oleh negara haram hukumnya dikelola oleh swasta/asing. Hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Mekanisme ini tidak dimiliki oleh sistem selain Islam.

Syariah Islam menetapkan bahwa harta harus terdistribusi merata pada setiap individu. Allah berfirman : 

..."supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu"...(QS Al-Hasyr: 7). Selain itu prinsip ekonomi Islam, seperti: zakat, infak, sodaqoh, pembagian harta yang adil, pengelolaan harta oleh Baitul Mal. Benar-benar mewujudkan pemerataan dan keadilan.

Syariah Islam mewajibkan setiap laki-laki baligh untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Maka negara menyediakan lapangan kerja bagi para pencari nafkah. Pengelolaan harta milik umum oleh negara akan mampu membuka lapangan kerja yang banyak bagi rakyat. Negara juga membangun  pemberdayaan sektor riil seperti kehutanan, pertanian, dan perikanan. Tugas negara memastikan rakyat memiliki akses terhadap bibit, lahan, dan teknologi terbaru agar bisa mandiri ketika bekerja.

Negara dalam sistem Islam adalah pelindung dan penanggung jawab urusan rakyat. Maka Kholifah akan memperhatikan semua urusan rakyat. Untuk rakyat yang berniat menggarap tanah, namun tidak memiliki lahan maka negara punya mekanisme iqtho yaitu pemberian tanah/lahan oleh negara. Ini sangat membantu rakyat. Maka urusan mensejahterakan rakyat adalah prioritas utama.

Demikianlah Islam menjadi solusi atas permasalahan manusia. Allah menurunkan aturan-Nya untuk dilaksanakan secara kafah agar urusan manusia bisa diselesaikan. Saatnya umat kembali pada aturan Allah saja, raih ridho Allah, campakkan aturan buatan manusia.Wallahu 'alam bishowab.

Artikel Kolom Ragam Oktober 23, 2025