Sekolah Negeri Minim Siswa, Mengapa Orangtua Memilih Sekolah Swasta?

Oleh : Yeni Taryani 

Aktivis Muslimah 

Memasuki masa awal tahun ajaran 2026/2027, Sejumlah Sekolah sibuk mempersiapkan segala kesiapan untuk menyambut murid baru. Mulai dari pendaftaran sampai masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Namun disejumlah daerah tertentu justru mengalami fakta yang berbanding terbalik, sejumlah SDN minim murid baru, bahkan ada yang tidak dapat murid sama sekali. 

Di daerah Sumatra contohnya, tepatnya di SD Negeri 1 Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, hanya menerima dua siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027. Mengutip dari detikSumbagsel, Guru SDN 1 Gedung Meneng, Rita mengatakan pihak sekolah tetap melaksanakan seluruh rangkaian MPLS sebagaimana sekolah lainnya. 

Ia juga memberikan motivasi kepada kedua siswa baru agar tidak merasa canggung saat memulai pendidikan di bangku sekolah dasar. Meski hanya dua murid baru di kelas 1, guru tetap semangat menyambut mereka saat pelaksanaan MPLS pada hari pertama masuk sekolah, Senin (13/7). 

Fakta lain menyebutkan bahwa di daerah Jawa khususnya di SDN Purwoyoso 01, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah Hanya ada tiga murid yang masuk di tahun ajaran baru ini. Meskipun demikian, pihak sekolah tetap memberikan materi MPLS secara meriah, termasuk dengan menghadirkan badut sebagai maskot. 

Tiga murid baru kelas 1 itu pun Mereka tampak semangat mengikuti materi MPLS yang diberikan guru maupun dari media pengajaran seperti layar televisi. 

"Kita tetap semangat, tidak ngelokro (malas), tidak kendor, pembukaan tetap semeriah mungkin, biar anak-anak semangat untuk kembali belajar," kata Kepala SDN Purwoyoso 01 Kota Semarang, Hajar Riatiani, Senin lalu, dikutip dari detikJateng.

Tak hanya itu, hal serupa pun terjadi di daerah Kabupaten Blitar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Agus Santosa membenarkan ada tiga SD di wilayahnya yang tidak mendapat siswa. Ketiganya ialah SDN Kalimanis 4 di Kecamatan Doko, SDN Ringinrejo 3 di Kecamatan Wates, dan SDN Sumberboto 5 di Kecamatan Wonotirto. 

”Laporan pantauan online kami seperti itu. Angkanya nol, tidak dapat siswa. Kebetulan mereka daerah-daerah pinggiran. Namun, itu akan kami dalami apakah benar tidak mendapatkan murid atau dapat murid, tetapi belum bisa melaporkan secara online,” ujarnya saat dihubungi, Senin (13/7/2026) sore. 

Fakta sekolah yang minim murid ini bukan satu atau dua sekolah saja, tapi ratusan. Fenomena Sekolah negeri yang minim murid dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah anak usia sekolah yang makin minim di sekitarnya (karena pertumbuhan penduduk menurun, generasi menua, dan urbanisasi). Selain itu karena pergeseran orientasi pendidikan masyarakat yang lebih memilih sekolah yang mengajarkan pendidikan agama ( ibadah, mengaji dan akhlak). Hal ini terjadi karena orangtua takut keselamatan anaknya karena kerusakan dan kenakalan remaja semakin banyak. 

Seperti yang terjadi di SDN 1 Gunung Meneg, Bandar Lampung. Rendahnya minat pendaftar di sekolah ini disebabkan oleh menjamurnya sekolah swasta di sekitar lokasi. Selain itu, adanya perubahan demografi wilayah yang mengakibatkan berkurangnya jumlah anak usia sekolah dasar di lingkungan tersebut. Hal serupa juga terjadi di sekolah negeri di Kabupaten Blitar yang tidak sama sekali menerima murid baru. 

Sementara dikutip dari indopolitika.com pada Senin (13/7), solusi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka peluang menerapkan regrouping atau penggabungan sekolah sebagai solusi untuk mengatasi minim nya siswa di sekolah negeri. Wacana yang disampaikan pada Juli 2026 itu memicu beragam tanggapan, termasuk usulan agar pemerintah lebih dulu membenahi distribusi peserta didik sebelum memutuskan menggabungkan sekolah. 

Disisi lain, Anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah agar mengecualikan kebijakan penggabungan sekolah (regrouping) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Khusus untuk daerah 3T, Komisi X memberikan syarat mutlak agar regrouping hanya dilakukan jika sekolah baru dapat ditempuh dengan berjalan kaki atau tersedianya angkutan gratis. 

Cara seperti ini tak menjamin permasalahan sekolah negeri yang minim siswa terselesaikan dengan baik sebab, walaupun regrouping hanya dilakukan di daerah 3T tetapi tidak semua sekolah yang minim siswa terselesaikan. Jika hanya regrouping dilakukan di daerah 3T saja lalu bagaimana nasib sekolah yang jarak nya jauh dan minim siswa? Apakah regrouping merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan ini? Mengingat siswa yang putus sekolah tetap saja terjadi. Tentu ini tidak menyelesaikan akar permasalahan.

Salah satu penyebab sekolah negeri minim siswa disebabkan karena Perubahan struktur demografi (penduduk menua) terjadi karena program pemerintah yang menjadikan jumlah kelahiran turun. Selain itu, Kegagalan kebijakan ekonomi membuat biaya hidup tinggi dan kesejahteraan sulit diraih sehingga pasangan muda enggan punya anak. 

Peneliti Senior Lembaga Demogafi FEB UI Turro Wongkaren membenarkan bahwa rendahnya daya serap SD menunjukkan penurunan penduduk berusia muda. Menurutnya, jumlah anak sudah mulai berkurang sejak tahun 2010-an. Kendati terjadi peningkatan, sangatlah sedikit. Salah satunya adalah Provinsi DIY, di mana jumlah anak-anak berusia 0-4 tahun menurun sejak tahun 2023. 

Penyebab jumlah anak-anak menurun terjadi karena jumlah anak-anak pada tingkat kota dan kabupaten lebih rendah karena adanya faktor perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Sehingga Kawasan di dekat sekolah tidak lagi menjadi sumber kehidupan yang memadai karena banyak penduduk muda berpindah ke tempat lain. Akibatnya, SD setempat tidak mendapatkan sumber yang memadai. 

Sementara para penduduk usia tua menuju lansia jika masih memungkinkan bekerja maka akan memilih untuk bekerja walaupun umumnya akan mengalami keterbatasan. Hal ini tentu akan mengakibatkan kesenjangan pendapatan antara desa dan kota karena, para penduduk yang menua harus terus bekerja jika tidak ada anak muda atau bisa jadi mereka hanya menerima kiriman dari anak-anak yang hidup di kota. 

Selain itu, Sikap orangtua lebih memilih sekolah yang mengajarkan agama dibandingkan sekolah negeri menunjukkan kekhawatiran besar terhadap kerusakan generasi hari ini akibat sistem sekuler liberal yang memproduksi berbagai kerusakan moral hingga, maraknya tindak kriminal di kalangan anak sekolah. 

Namun sekolah swasta pun tak menjamin pendidikan berkualitas dan jauh dari tindak kriminal. Faktanya hari ini tidak sedikit sekolah swasta yang bermasalah bahkan pendidikan seperti pondok pesantren pun banyak yang mengalami kasus kriminal. 

Biaya yang dikeluarkan di sekolah swasta pun tidaklah sedikit, para orangtua rela mengeluarkan biaya besar demi kualitas pendidikan anaknya. Namun sayang, dengan sistem kapitalisme tidak memperhatikan hakikat fungsi pendidikan itu sendiri. Sistem Kapitalisme hanya berorientasi profit/materi sehingga pendidikan pun menjadi salah satu target kapitalisasi. Sistem kapitalisme menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis, bukan kewajiban negara. 

Pendidikan menjadi mahal karena kapitalisme memosisikannya sebagai komoditas ekonomi. Akibatnya, pendidikan berkualitas hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu secara finansial, sedangkan rakyat kecil terbebani dan harus memaksakan diri demi pendidikan anak. Disisi lain Perubahan kurikulum berulangkali terbukti tak mampu membendung kerusakan yang ditimbulkan oleh sistem sekuler liberal.

Berbeda jika sistem Islam yang diterapkan, Islam memandang pendidikan adalah kebutuhan dasar dan pilar penting peradaban sehingga negara bertanggung jawab menjamin ketersediaan dan pemerataan pendidikan berkualitas dan gratis bagi seluruh rakyat. Islam mewajibkan negara menyelenggarakan pendidikan bagi rakyatnya. Pembiayaan pendidikan menurut Islam tidak dibebankan kepada rakyat, tetapi dikelola oleh negara. 

Penguasa negara Islam (Khilafah) merealisasikan fungsi pelayanan itu sebagaimana tuntunan syariat. Dalam Khilafah, negara wajib menyediakan pendidikan gratis, berkualitas, dan merata untuk seluruh rakyat tanpa membedakan status sosial atau wilayah tempat tinggal.

Sistem pendidikan Islam dalam institusi Khilafah pun menggunakan kurikulum berbasis akidah Islam. Sehingga output pendidikan yaitu berkepribadian Islam dan mahir dalam iptek. 

Tujuan pendidikan bukan sekadar mencetak individu yang cerdas secara akademik, tetapi membentuk syakhshiyyah islamiyah yang menjadikan akidah Islam sebagai landasan berpikir dan bersikap. Dengan sistem seperti ini, generasi dididik untuk menghormati sesama, menjauhi kezaliman, serta menjadikan ketakwaan sebagai standar dalam berinteraksi dengan orang lain. 

Dalam sistem Islam, Negara menyediakan SDM guru, infrastruktur, sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan berkualitas. Sehingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan guru pun tidak ada sarana dan prasarana yang tidak memadai karna semua sudah merupakan tanggung jawab penuh negara untuk memenuhinya. 

Sedangkan para orang tua yang lebih memilih sekolah swasta dibanding negeri perlu dilakukan kesadaran, dari level ingin menyelamatkan anaknya dari bahaya kerusakan menjadi kesadaran politik bahwa kerusakan yang ada adalah kerusakan sistemik akibat penerapan sistem sekuler liberal. Selama sistem yang dipakai sekuler maka masalah kenakalan dan tindak kriminal tidak akan terselesaikan secara tuntas karena permasalahan tidak menyentuh akar permasalahan. 

Untuk itu diperlukan Dakwah politik untuk membangun kesadaran politik masyarakat sangat penting, hingga dapat menggerakkan masyarakat untuk merubah sistem sekuler liberal menjadi sistem Islam. Dengan begitu, tidak ada lagi problem sekolah yang minim siswa pun tidak ada kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta. Karena Islam menyelesaikan segala permasalahan dan menjamin pendidikan bagi seluruh rakyatnya. 

Wallahualam bissawab.

opini pendidikan Juli 30, 2026