BBM dan LPG Langka, Butuh Solusi Tepat

Oleh Nengani Shalihah

Aktivis Muslimah

Antrean BBM di SPBU, bahkan Pertamini, mengular di sejumlah wilayah. Di Kota Makassar, misalnya, antrean dikabarkan mencapai ratusan meter hingga beberapa kilometer selama sepekan terakhir. Pemandangan ini bukan sekadar persoalan kendaraan yang harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan bahan bakar. Di balik antrean panjang itu, ada aktivitas masyarakat yang tertahan, pekerjaan yang terganggu, biaya operasional yang meningkat, bahkan waktu yang terbuang.

Dampaknya pun meluas ke berbagai ranah. Pembelajaran anak-anak sekolah dilakukan secara daring dan sebagian pegawai diarahkan bekerja dari rumah untuk mengurangi mobilitas. Artinya, kelangkaan energi telah memaksa masyarakat menyesuaikan aktivitasnya karena kebutuhan dasar yang semestinya mudah diperoleh justru sulit diakses.

Masalah tidak berhenti pada BBM. Kelangkaan LPG 3 kg juga memicu keresahan. Mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), hingga organisasi masyarakat turun melakukan aksi demonstrasi di Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar.

Pertanyaannya, mengapa kebutuhan energi yang begitu vital bagi kehidupan masyarakat justru terasa sulit didapat? Tentunya, hal ini merupakan persoalan yang membutuhkan solusi tuntas.

BBM dan LPG bukan kebutuhan mewah. Keduanya berkaitan langsung dengan transportasi, kegiatan ekonomi, pendidikan, perdagangan, rumah tangga, hingga keberlangsungan berbagai aktivitas masyarakat. Karena itu, persoalan kelangkaan energi tidak tepat jika hanya dipandang sebagai masalah distribusi atau persoalan teknis di lapangan. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana cara negara memandang energi dan sumber daya alam (SDA).

Dalam paradigma kapitalisme, berbagai kebutuhan masyarakat sangat mudah ditempatkan dalam kerangka bisnis. Negara cenderung berperan sebagai regulator, sementara pengelolaan ekonomi banyak diserahkan pada mekanisme pasar dan kepentingan korporasi. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan energi dapat diperlakukan sebagai persoalan komersial. Padahal, bagi masyarakat, BBM dan LPG bukan sekadar angka dalam laporan ekonomi. Bagi masyarakat, keduanya merupakan penentu berjalannya roda kehidupan. Maka, ketika energi langka, yang terdampak bukan hanya pasar, tetapi juga kehidupan rakyat.

Selama ini, ketika harga energi menjadi persoalan, solusi yang sering dibicarakan adalah subsidi. Namun, subsidi tidak menyelesaikan akar persoalan. Subsidi hanya bekerja pada sisi harga, sementara persoalan yang lebih mendasar adalah siapa yang menguasai, mengelola, dan menjamin ketersediaan sumber energi tersebut.

Jika sumber daya strategis tetap dikelola dengan paradigma kapitalistik dan berorientasi keuntungan, subsidi tidak akan mengubah sistem pengelolaannya. Bahkan, subsidi dapat menjadi sekadar tambal sulam. Negara mengeluarkan anggaran untuk menahan harga agar tetap terjangkau, tetapi pada saat yang sama rakyat tetap dapat berhadapan dengan persoalan kelangkaan, distribusi yang tidak merata, atau akses yang sulit. Dengan kata lain, masyarakat bukan hanya membutuhkan BBM dan LPG dengan harga terjangkau, tetapi juga membutuhkan jaminan ketersediaan dan akses yang mudah.

Namun, tidak cukup sampai di situ. Negara dengan kewenangannya wajib mengelola SDA dengan tepat dan benar. Sumber daya yang jumlahnya melimpah dan menjadi kebutuhan vital masyarakat tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai komoditas yang dikuasai segelintir pihak demi keuntungan. Sangat jelas, privatisasi SDA dapat melahirkan kesengsaraan masyarakat. Masyarakat dipaksa menggunakan komoditas tersebut, tetapi sulit mendapatkannya.

Tidak hanya itu, kedaulatan negara atas sumber daya alam yang dimilikinya dapat hilang karena penguasaan oleh pihak lain yang hanya mementingkan keuntungan. Namun, hal itu sangatlah wajar terjadi dalam negara yang menganut sistem kapitalis. Sebab, dalam sistem ini, yang berkuasa adalah mereka yang memiliki modal.

Islam jelas berbeda. Negara memiliki kewajiban mengelola kekayaan alam yang menjadi milik umum untuk kemaslahatan rakyat. Negara tidak boleh menyerahkan penguasaan sumber daya strategis kepada pihak yang menjadikannya ladang keuntungan.

Di sinilah letak perbedaan mendasarnya. Kapitalisme menempatkan keuntungan sebagai salah satu motor utama pengelolaan ekonomi, sedangkan Islam menempatkan riayah, yaitu pengurusan urusan rakyat, sebagai tanggung jawab negara.

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukan sekadar jabatan. Kekuasaan adalah amanah untuk mengurus kepentingan rakyat.

Maka, negara tidak cukup hanya hadir ketika rakyat melakukan demonstrasi. Negara harus hadir sebelum masalah terjadi, dengan memastikan kebutuhan vital masyarakat tersedia, terjangkau, dan dapat diakses secara merata. Negara harus menjamin ketersediaan energi yang mencukupi dan tidak membiarkan masyarakat kesulitan mendapatkannya.

Sangat jelas bahwa ketika menghadapi kelangkaan energi, aktivitas masyarakat dan ekonomi akan terhambat, seperti transportasi, kegiatan perdagangan dan produksi, proses pendidikan, produktivitas pekerja, pendapatan masyarakat kecil, serta distribusi barang dan jasa. Karena itu, negara semestinya memiliki sistem yang menjamin keberlangsungan energi sebagai kebutuhan publik.

Negara bervisi riayah tidak menjadikan masyarakat sebagai pihak yang harus terus-menerus beradaptasi dengan buruknya pelayanan. Sebaliknya, negara yang benar-benar mengurus rakyat akan berusaha menciptakan kemudahan bagi mereka.

Sistem Islam Memberikan Solusi Tepat dan Benar

Solusi Islam terhadap persoalan energi bukan sekadar mengganti angka subsidi atau mengubah mekanisme distribusi. Islam menawarkan perubahan pada paradigma pengelolaan kekayaan alam. Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola sesuai ketentuan syariat dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat. Negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelolanya sehingga kekayaan tersebut tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak. Dengan pengelolaan semacam ini, kekayaan alam tidak berhenti sebagai sumber pendapatan segelintir korporasi. Ia menjadi instrumen untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Negara juga dapat membangun infrastruktur energi, memperkuat distribusi, menjaga cadangan strategis, mengembangkan teknologi dan sumber energi, serta memastikan seluruh wilayah memperoleh akses yang layak. Tujuannya bukan semata-mata “BBM murah” atau “LPG murah”, tetapi masyarakat memperoleh kebutuhan energi secara mudah, aman, tersedia, dan merata.

Tentu, semua itu membutuhkan negara yang menjadikan syariat sebagai dasar pengelolaan kehidupan masyarakat, bukan sekadar mengambil satu atau dua kebijakan Islam di tengah sistem yang bertentangan dengannya. Sebab, persoalan energi berkaitan dengan kepemilikan SDA, ekonomi, industri, perdagangan, keuangan negara, politik luar negeri, hingga pembangunan infrastruktur.

Jika seluruhnya masih dikelola berdasarkan kapitalisme sekuler, persoalan mendasar akan terus berulang meskipun kebijakan teknis silih berganti. Karena itu, penerapan syariat Islam secara kaffah membutuhkan sebuah sistem pemerintahan yang menjadikan syariat sebagai landasan penyelenggaraan negara. Dalam perspektif politik Islam, sistem tersebut adalah Khilafah.

Khilafah bukan sekadar pergantian nama pemerintahan. Konsepnya mencakup penerapan hukum Islam secara menyeluruh serta pelaksanaan fungsi negara sebagai ra'in, yaitu pengurus dan pelindung rakyat. Kekayaan alam tidak dipandang sekadar sebagai ladang bisnis. Energi tidak diperlakukan hanya sebagai komoditas. Masyarakat tidak ditempatkan semata-mata sebagai konsumen. Sebab, masyarakat adalah amanah yang wajib diurus.

Jika kapitalisme sekuler terus diterapkan dalam bernegara, persoalan energi akan mudah berputar pada lingkaran yang sama, yaitu kelangkaan, antrean, protes, subsidi, lalu masalah kembali muncul.

Maka, yang dibutuhkan bukanlah tambal sulam kebijakan, tetapi perubahan sistem, yaitu kembali kepada pengelolaan kehidupan berdasarkan syariat Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah.

Wallahu 'alam bishshawab.

artikel September 26, 2026