Hot News
15 November 2026

Jalan Jabar Melalui Beasiswa dan Perlindungan Warga


Ina Agustiani, S.Pd
(Praktisi Pendidikan)

Di tengah zaman yang bergerak cepat,
tidak semua orang memulai langkah dari garis yang sama.
Ada anak-anak yang menyimpan mimpi besar di bangku sekolah,
namun terhambat oleh biaya pendidikan.
Ada pula keluarga yang berjuang menghadapi ketidakpastian hidup,
hingga godaan pinjaman online kerap menjadi jalan pintas yang berisiko.
Karena itu, pembangunan tidak cukup hanya membangun jalan,
gedung, atau kawasan industri.

Pembangunan sejatinya adalah membuka jalan bagi harapan
dan memberikan perlindungan bagi mereka yang rentan.
Ketika akses pendidikan diperluas melalui beasiswa
dan rasa aman diperkuat melalui perlindungan sosial,
masyarakat memiliki pijakan yang lebih kokoh untuk menata masa depan.
***

Persiapan skema beasiswa untuk seribu pelajar yang kurang mampu ke Institut Teknologi Bandung (ITB) telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), serta perlindungan asuransi untuk 5,4 juta warga sampai tahun 2027 yang berguna memutus mata rantai jeratan masyarakat terhadap pinjalam online. KDM berpesan agar seluruh warga Jabar tidak jadi ranking pertama pinjol di Indonesia, caranya adalah menjadi orang tua yang cerdas dalam keuangan.
 
Ini semua fenomena sosial masyarakat yang rela terjebak utang demi gengsi, seperti petuah Sunda "kajeun tekor asal kasohor" (biar rugi asal terkenal) demi menjaga ketahanan ekonomi keluarga dari jerat utang konsumtif yang berkepanjangan. Dan semua ditegaskan bahwa kewajiban konstitusional negara terletak pada 2 pondasi yaitu mencegah rakyat kehilangan aset usaha hanya untuk membayar kondisi sakit (rumah sakit) dan jaminan anak sekolah tanpa menjual aset seperti sawah/ternak keluarga. Jadi jangan sampai menyekolahkan anak jadi hilang segala hartanya.

Hak Pendidikan yang Belum Merata
 
Pada dasarnya pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara sebagai fondasi utama untuk membangun peradaban. Yang termaktub dalam UUD 1945 mengamanatkan alokasi pendidikan sekitar 20 persen dari APBN dan APBD. Dana ini dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan, rehabiliasi sekolah, pengadaan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, bantuan operasional sekolah (BOS), beasiswa, peningkatan kompetensi guru, riset dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Tidak ada bangsa yang mencapai kemajuan tanpa dukungan sistem pendidikan berkualitas.
 
Pada realitanya tidak selalu berjalan optimal, banyak yang belum terealisasi, manfaat yang semestinya untuk peruntukkan yang sudah dijelaskan sebelumnya tidak optimal, tidak menjangkau semua siswa. Sekolah yang rusak, tertunda pembangunannya karena jalur birokrasi yang panjang dan ruwet, pengadaan fasilitas, dan pencairan gaji guru yang terlambat hingga berbulan-bulan, sementara MBG dan Kopdes lancar jaya dalam penyaluran dananya. Akhirnya dana yang dibutuhkan awal bulan baru dicairkan di tengah semester bahkan akhir, ini bukan masalah teknis semata. Tetapi karena pondasi negara dengan penggerak kebijakannya memakai sistem kapitalis yang bertumpu pada manfaat materi untuk segelintir orang, semua bisa dinegosiasi dengan uang. 
 
Kapitalisme menjadikan anggaran negara adalah bagian dari kebijakan fiskal yang sangat dipengaruhi kondisi ekonomi, politik, prioritas pemerintah. Sedikit saja mengalami perlambatan defisit, akan mengalami penyesuaian anggaran termasuk mengalami penundaan prioritas. Sayangnya sektor pendidikan kurang mendapat perhatian, walhasil usaha sekeras apapun seringnya tidak merata berbagai macam program pemerintah karena jalurnya bermasalah.
Di sinilah muncul pertanyaan penting, sejauh mana negara harus hadir dalam menjamin kebutuhan rakyat? Dalam praktik ekonomi modern, negara umumnya berperan sebagai regulator dan fasilitator. Negara membuat aturan, menyediakan kerangka kebijakan, lalu mempertemukan masyarakat sebagai pengguna layanan dengan pihak penyedia layanan, baik swasta maupun lembaga keuangan. Model ini memang dapat membuka ruang efisiensi dan inovasi. 
Namun, pada saat yang sama, kebutuhan dasar masyarakat berpotensi berubah menjadi objek komersialisasi ketika penyelesaiannya sangat bergantung pada mekanisme pasar. Sekaligus menyentil tata kelola yang membuat sebagian masyarakat tetap kesulitan mengakses pendidikan karena keterbatasan biaya, walau beragam beasiswa selalu ada tetapi proses yang rumit menjadikannya terasa sulit dijalani.

Pendidikan Sebagai Hak Dasar Rakyat
 
Mekanisme Islam berdiri diatas iman dan syariat yang dijalankan dengan hukum Allah, menjadikan setiap jiwa-jiwa serta individu yang memegang kekuasaan hidup dengan amanah yang ditanggungnya, dan akan dimintai pertanggungjawaban di yaumul hisab kelak. Negara diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Imam adalah pemelihara dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
 
Negara akan memastikan layanan publik dapat diakses seluruh warga negara tanpa diskriminasi, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan keamanan dipandang sebagai kebutuhan yang harus dijamin negara karena berkaitan dengan kemaslahatan umum. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, Islam mengenal struktur nafkah berlapis. Pertama, individu diwajibkan bekerja sesuai kemampuannya. Kedua, keluarga memiliki tanggung jawab saling menanggung. Ketiga, masyarakat didorong membantu anggota yang membutuhkan. 

Apabila seluruh lapisan itu tidak mampu menyelesaikan masalah, negara wajib turun tangan memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Dengan mekanisme tersebut, seseorang tidak dibiarkan menghadapi kesulitan hidup sendirian hingga terpaksa mencari jalan keluar melalui utang berbunga atau pinjaman yang memberatkan.

Dalam aspek pendidikan ditanggung oleh negara melalui baitulmal, yaitu lembaga keuangan negara yang mengelola pemasukan dan pengeluaran sesuai syariat. Pemasukan baitulmal berasal dari berbagai sumber, seperti harta rampasan perang, kharaj, jizyah, aset milik umum, aset negara, bea perdagangan luar negeri, harta sitaan dari hasil yang haram, zakat, dan sumber lainnya. 

Sumber terbesar berasal dari kepemilikan umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ bahwa “manusia memiliki hak bersama atas air, padang rumput, dan api”.
Pengelolaan anggaran negara dalam Islam dilakukan secara efisien sesuai syariat. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan hidup, dan mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Oleh karena itu, program beasiswa ITB dan asuransi warga Jawa Barat layak dipandang sebagai langkah positif yang menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam meringankan beban rakyat. Namun, kebijakan tersebut hendaknya tidak berhenti pada bantuan parsial. Yang lebih penting adalah membangun sistem yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan dan hanya sistem Islam yang dapat mewujudkannya.

Keberhasilan memberantas pinjol pun tidak hanya diukur dari berapa banyak aplikasi yang ditutup atau seberapa gencar edukasi keuangan dilakukan. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan negara menghadirkan rasa aman ekonomi bagi rakyatnya. Ketika pendidikan mudah diakses, kesehatan terjamin, dan kebutuhan pokok terpenuhi secara layak, maka alasan masyarakat untuk berutang demi bertahan hidup akan semakin berkurang. 

Di titik inilah nilai-nilai Islam menawarkan perspektif bahwa negara bukan sekadar fasilitator, melainkan pelayan yang bertanggung jawab memastikan kesejahteraan seluruh rakyat tanpa terkecuali. Wallahu A’lam.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Silahkan Berkomentar...
- Harap sesuai dengan Konten
- Mohon Santun
Terimakasih Telah Memberikan Komentar.

Item Reviewed: Jalan Jabar Melalui Beasiswa dan Perlindungan Warga Rating: 5 Reviewed By: SuaraKuningan