TAPERA : Kebijakan Zalim untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah

Oleh Nabila Hanun 

Pemerintah telah menetapkan kebijakan TAPERA terbaru, yakni berlaku bagi seluruh pekerja. Awal mulanya kebijakan ini hanya untuk anggota Badan Petimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS). Namun, kini cakupannya diperluas yakni untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD, karyawan swasta, hingga pekerja mandiri (freelancer). 

Di tengah lemahnya ekonomi dan daya beli masyarakat, potongan gaji untuk TAPERA sangat memberatkan pekerja. Setiap pekerja diwajibkan terkena potongan gaji sebesar 3% untuk program TAPERA (terdiri dari 0,5% dari pemberi kerja dan 2,5% dari pekerja). Efek paling signifikan terlihat pada pengurangan tenaga kerja, dimana kebijakan ini dapat menyebabkan hilangnya 466,83 ribu pekerjaan. 

Bukannya pekerja mendapatkan fasilitas perumahan yang belum tentu kapan akan terwujud, TAPERA justru menambah beban berat ekonomi yang dihadapi para pekerja dan pemberi kerja. Maka wajar, TAPERA disebut juga “Tabungan Penderitaan Rakyat”. 

Kebijakan TAPERA pula merupakan salah satu janji manis pemerintah saat ini. Kebijakan yang tak masuk akal, karena penarikan iuran TAPERA oleh negara sama dengan pengambilan harta rakyat secara paksa. Kebijakan ini hanya akan menambah beban rakyat, dan menyejahterakan penguasa. Segala cara mereka lakukan, seperti kenaikan pajak, listrik, bahan pokok, dan sebagainya. Jeritan rakyat tak dipedulikan, hanya mementingkan keuntungan yang mengalir ke kantong tuan yang katanya wakil rakyat. Ini juga bentuk kezaliman karena adanya sanksi untuk peserta yang tidak membayar iuran yang diatur dalam PP no.25 Tahun 2020. 

Berbeda dalam sistem Islam, tugas negara adalah melayani rakyat, bukan melayani pengusaha dan penguasa.

Rumah adalah kebutuhan pokok yang harus disediakan oleh negara. Islam mempunyai aturan dan mekanisme dalam hal ini. Sungguh, negara adalah pelayan bagi rakyatnya dan wajib mengurusi kebutuhan rakyatnya. Pemimpin dalam Islam tidak akan zalim terhadap rakyatnya, karena mereka sadar kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sikap pemimpin amanah yang takut akan penghisaban di Yaumil Akhir mustahil terwujud dalam sistem Kapitalis ini. Pemimpin yang mampu mengurusi urusan rakyatnya hanya bisa terwujud dalam sistem Islam. 

Wallahu'alaam bishshowwab.

Artikel Ragam Juni 08, 2024