Wakil Ketua KNPI Kuningan Dorong Pemerintah Jaga Keseimbangan Alam di Tengah Laju Industrialisasi

SuaraKuningan (SK).-

Wakil Ketua KNPI Kuningan Bidang Kajian Publik sekaligus Ketua BAPORA MPC PP Kuningan, Muhammad Hanif, melakukan pertemuan dengan Staf Khusus Kementerian ESDM Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis untuk membahas urgensi menjaga keseimbangan alam di tengah derasnya gelombang industrialisasi yang terus digencarkan negara.

Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Hanif menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan aspek lingkungan. Indonesia, khususnya daerah-daerah yang sedang berkembang, kini menghadapi tantangan besar untuk menjaga keselamatan ruang hidup masyarakat di tengah ekspansi industri yang masif.

“Perubahan adalah keniscayaan, tapi kerusakan alam juga perlu kita minimalisir di tengah maraknya industrialisasi yang dilakukan oleh negara. Pembangunan harus berjalan, tetapi keseimbangan alam tidak boleh dikorbankan,” tegas Muhammad Hanif.

Ia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat environmental balancing framework dalam setiap proyek industri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, pemuda, dan organisasi kepemudaan sangat penting agar suara publik tetap menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya transparansi, kajian lingkungan yang komprehensif, serta komitmen pada prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), sehingga pertumbuhan ekonomi tidak menimbulkan dampak ekologis jangka panjang yang merugikan masyarakat.

Pertemuan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat jaringan advokasi kebijakan publik yang sejalan dengan visi KNPI dan BAPORA: memastikan anak muda berperan aktif dalam menjaga masa depan lingkungan serta menjadi mitra kritis pemerintah.

Muhammad Hanif berharap dialog dengan pemerintah pusat dapat berlanjut secara rutin agar isu strategis di daerah, khususnya di Kabupaten Kuningan dan Jawa Barat, dapat tersampaikan secara tepat sasaran dan ditangani dengan pendekatan yang berkeadilan ekologis.

Lingkungan November 13, 2025